Demi Mendukung Peningkatan IPM Kepala KUA Wonomerto Hadiri Pelatihan Kader Posyandu 

Para Peserta Pelatihan Kader Pos Yandu Kec. WonomertoIbu Ami Budiarsih, S.Sos (Ketua Penggerak KB) dan Bpk. H. Wawan Ali Suhudi, SH. M.Hum (Kepala KUA Wonomerto)

Kab. Probolinggo (3/2) Dalam rangka meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Wonomerto hari ini Puskesmas Wonomerto memberikan Pembinaan pada Giat Pelatihan Kader Posyandu Kec. Wonomerto yang diadakan oleh Tim Penggerak Keluarga Berencana (PKB) Kec. Wonomerto Bekerja sama dengan Puskesmas dan Instansi terkait di wilayah tersebut. Dalam sambutannya Ibu Ami Budiarsih, S.Sos Ketua Penggerak KB mengharapkan agar para Penggerak Tim PKK di desa terus mendukung dan selalu memberikan support kepada masyarakat di desanya masing-masing. Hal ini merpakan langkah nyata atas kepedulian kita sebagai aparat kesehatan yang ada di kecamatan untuk selalu memberikan konstribusi bagi masyarakat luas dalam rangka meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM).

Acara yang dilaksanakan mulai tanggal 3-4 Maret 2015 ini hendaknya kita gunakan sebaik mungkin demi suksesnya acara dan mampu memberikan tambahan ilmu bagi kita semua. Beliau menyampaikan materi tentang Sistem Pelaporan (RR) Kelompok Ketahanan Keluarga dan cara pengisan KKA (Kartu Kembang Anak) serta materi tentang tata cara pengisian Sistem Informasi Posyandu (SIP) yang disampaikan pula bersama Tim Puskesmas Kec. Wonomerto. Beliau sangat gigih dalam menyampaikan materi karena menurut beliau Posyandu merupakan wadah pelayanan masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas dan Badan/Dinas terkait dalam rangka pencapaian Norma Keluarga Kecil dan Sejahtera, yang ini menjadi tolok ukur peningkatan IPM Tingkat Kecamatan. Dan beliau juga meminta kepada Kepala KUA untuk menekan sedini mungkin terjadinya pernikahan usia dini di wilayah Wonomerto.

Selanjutnya Kepala KUA Kec. Wonomerto H. Wawan Ali Suhudi, SH. M.Hum menyampaikan materi : Problematika Perkawinan usia Dini dan Perkawinan Siri. Menurut beliau Nikah Siri sangat berdampak dalam kehidupan, oleh karenanya kita harus tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, KUA sebagai pelaksana pernikahan telah berupaya sungguh-sungguh dalam meminimalisir terjadinya nikah di bawah tangan tersebut. Juga yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah pernikahan usia muda walaupun tidak dapat kita pungkiri bahwa hal tersebut terjadi akibat faktor budaya di kalangan tertentu yang menikahkan anaknya pada usia yang tergolong masih sangat dini. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian yang berdampak pula pada gangguan perkembangan psikologi anak, ini harus kita sikapi agar pernikahan semacam ini bisa terkurangi.

Nikah siri banyak diperbincangkan orang dikarenakan masuk wacana dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Pembahasan RUU ini terkait dengan Program Legislasi Nasional 2010 yang diinisiasi pemerintah. Dalam RUU disebutkan bahwa pelaku pernikahan siri akan dikenai sanksi hukuman pidana. Nikah siri merupakan perkawinan seorang pria dan wanita yang dilakukan secara hukum Islam, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Sehingga kalau ada perceraian dalam perkawinan siri ini maka tidak ada pihak yang bisa menuntut secara hukum karena merasa dirugikan dan sebagainya.

Dan KUA Wonomerto akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat bersama pegawai lainnya, seperti Penghulu, PPAI, dan Penyuluh agama dengan mengedepankan 5 Budaya Kerja Kementerian Agama yakni integritas, profesionalitas, inovatif, bertanggung jawab, dan keteladanan. Dalam mewujudkan kelima budaya kerja tersebut tentunya kita akan menerapkan Zona Integritas dan Pelayanan yang bersih dalam melayani masyarakat. Berkaitan dengan acara Pelatihan Kader Posyandu hari ini benar-benar harus kita sikapi bersama, yang tentunya didukung berbagai pihak terkait dalam mewujudkan tujuan dimaksud, kita tingkatkan komitmen untuk melayani, demi terciptanya peningkatan IPM Kecamatan Wonomerto. Dan untuk diketahui kata belaiu bahwasanya Pemerintah telah mengatur adanya biaya nikah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004, di dalamnya telah jelas mengenai biaya nikah tersebut, harapannya kedepan masyarakat lebih peduli lagi dalam memahami semuanya, agar cita-cita bersama bisa tercapai. (Ansori).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s