Kab. Probolinggo, 10/8 (Inmas) Upaya untuk menangani Konflik Sosial di masyarakat terus dilakukan mulai tingkat pusat hingga daerah. Sebagaimana hasil keputusan Rakornas, Rabu (15/3) di Hotel Bidakara Jakarta. Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah akan menyusun rencana aksi penanganan konflik sosial.
Dengan membentuk tim terpadu dan mengoptimalkan aksinya. Mendagri mengimbau kepala daerah untuk terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tim terpadu. Adapun tim terpadu tersebut yakni kepolisian, TNI, BIN, dan kejaksaan.
Untuk itu Bakesbang kabupaten Probolinggo, hari ini Kamis, (10/8/2017) melakukan rapat koordinasi lintas sektoral termasuk melibatkan kementerian agama guna membahas penangan konflik tersebut. Dengan rakor ini, Kepala Bakesbang menginginkan terbentuknya tim terpadu yang bisa bergerak cepat dalam menangani konflik sosial di Probolinggo. Dengan keterpaduan kita yakin setiap permasalahan yang terjadi di daerah akan lebih mudah bisa diselesaikan dengan baik, jelasnya.
Kita perlu mengoptimalkan peran tim dengan melibatkan semua instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Selain itu tim ini juga akan melibatkan unsur kepolisian, BIN, TNI, dan Kejaksaan, sebagaimana penjelasan Samsul Huda perwakilan dari Kemenag.
Tim ini nantinya bertugas untuk menangani konflik sosial, sekaligus sebaagi upaya pencegahan terjadinya gejolak-gejolak di masyarakat. Jadi keberadaan tim terpadu sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang aman, damai dan nyaman. (Ansori).
Humas Kementerian Agama Kab. Probolinggo 