Sebagai Narasumber Dalam Diklat Teknis Substantif, Kepala Kankemenag Kupas Kebijakan Pendidikan Madrasah

H. Santoso Kebijakan Pendidikan

Kab. Probolinggo (PendMa) Rabu, 4/4 Kepala Kankemenag Kabupaten Probolinggo H. Santoso menjadi Narasumber dalam Diklat Teknis Substantif Penyusunan RPP pada hari ketiga yang diikuti para guru madrasah negeri dan swasta. (4/4/2018).

Dalam kegiatan tersebut, H. Santoso mengangkat tema; “Kebijakan Pendidikan Madrasah”. Definisi pendidikan dalam perspektif kebijakan, kita telah memiliki rumusan formal dan   operasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, yakni: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Santoso menambahkan, “Ada tiga pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya, yaitu: (1) usaha sadar dan terencana; (2) mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya; dan (3) memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Yang semuanya dikuatkan degan beberapa Dasar hukum; dalam Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), disebutkan; “….. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia …dst. Juga Amanat Pasal 31 UUD 1945 Pasal (I)  Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; Amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Kebijakan Pendidikan kita mengarah pada tiga pilar; Pemerataan dan perluasan akses pendidikan; Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan; dan Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan.

Ditopang pula dengan Kebijakan Strategis dalam bidang peningkatan tata kelola dan pencitraan meliputi; Peningkatan peran pengawas pendidikan; Peningkatan infrastruktur manajemen pendidikan; Peningkatan Pemanfataan ICT dalam tata kelola pendidikan; Pengembangan database dan sistem pengawasan pemberian bantuan; Pengembangan mekanisme pelaporan; dan Pengembangan nilai-nilai budaya religius dan peningkatan profesionalisme aparat birokarasi pendidikan; Peningkatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pendidikan; Perumusan regulasi pendidikan yang berpihak terhadap pendidikan Islam; Pengembangan kapasitas dan tata kelola pendidikan yang bersinergi dengan kebijakan Otonomi Daerah dan Peningkatan citra positif pendidikan Islam dan untuk mewujudkannya diperlukan adanya manajemen yang baik sebagai alat untuk mengintegrasikan peranan seluruh sumberdaya guna tercapainya tujuan pendidikan. Tanpa adanya manajemen yang baik rasanya sulit untuk mewujudkan citra positif yang kita harapkan. (Ansori).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s