Supervisi KUA Wonomerto, Kasi Bimais Perintahkan Bangun Sinergi Menyeluruh

Supervisi Wonomerto

Kab. Probolinggo (Bimais) Tim Supervisi Kemenag, hadir di KUA Wonomerto untuk melakukan Supervisi PNBPNR, Wonomerto sebenarnya kunjungan kedua setelah sebelumnya hadir di KUA Sumberasih dengan agenda dan tujuan yang sama. (Kamis Siang, 26/4/2018).

Tim diterima di ruang kerja Kepala KUA dengan disertai semua ASN dan pegawai Kemenag dan KUA. Kasi Bimais Moh. Barzan meminta penjelasan program kerja dan profil serta gambaran kondisi riil kecamatan Wonomerto. Langkah dan upaya yang dilaksanakan selama ini kaitannya dalam berbagai akses membangun sesuai dengan Renstra Strategis Kementerian Agama 2015-2019. sesuai dengan KMA Nomor 39 Tahun 2015.

Dengan sangat terinci Kepala KUA Wonomerto H. Wawan Ali Suhudi mengurai profil KUA, gambaran wonomerto serta langkah-langkah strategis yang dilakukan tentunya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan tugasnya.

Ada banyak peraturan yang harus kita pahami sebagai pelaksana Peraturan Menteri Agama, seperti; PMA No. 3 tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam melaksanakan  Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam, PMA No. 30 tahun 2015 tentang Wali Hakim, PMA Nomor 11/2007 tentang Pencatatan Nikah, PMA No. 24 tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan,  Juga Keputusan Menteri Agama (KMA) KMA No. 99 tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku NikahPencatatan Rujuk dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk.

Selain diatas ada yang terbaru PP. Nomor 48 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dan PP 48 2014 dan PMA 24 2014, Menuju KUA Berintegritas.

Namun sebagai pelaksana kebijakan kita dituntut pula untuk memahami Lex specialis sebagai asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) sehingga kita tidak bingung saat terjadi hal-hal yang tampaknya bertentang dan menyalahi aturan perundangan yang lain seperti UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan batasan usia pernikahan 21 tahun perempuan dan 25 tahun laki-laki sebagaimana batasan usia oleh BKKBN.

Barzan meminta KUA terus bersinergi dengan semua komponennya agar tidak segan-segan memberikan penerangan, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka tidak mudah melakukan nikah di bawah tangan (nikah siri), namun mereka patuh pada UU Nomor 1 tahun 1974.

Program unggulan KUA Wonomerto sebagaimana disampaikan Wawan AS tadi “Membangun kultur, menanamkan budaya pendidikan kepada masyarakat” itu sangat bagus dan terus digaungkan agar dipahami bersama. Bahkan Kasi Bimais yang menggantikan Kasi sebelumnya A. Wafi ini meminta dikopikan karya tulis ilmiyah terkait pembangun kultur penyadaran pendidikan yang digagasnya.

Wawan menegaskan bahwa karya ilmiah yang tulisnya berdasarkan kajian komperhensip melalui observasi empiris faktual yang bisa dibuktikan dengan data kongkrit. Kajian tersebut bersangkutan dengan calon pengantin (catin) baik calon suami maupun calon istri, latar belakang pendidikan, pekerjaan dan lain-lain sudah bisa terukur dengan jelas. (Aan).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s